ISLAM, Demokrasi, dan Modernisasi? (Tiga kata yang terpisah)


Tiga kata diatas menjadi tema sentral yang disampaikan oleh Presiden SBY tatkala memberikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, Jakarta. SBY (22 April 2005) mengatakan: “Islam mendorong kehidupan masyarakat yang demokratis dan modern yang ditandai oleh kemajuan iptek. Demokrasi dan kemodernan akan memberi ruang gerak yang semakin kondusif dengan diamalkannya ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Adalah tugas seluruh ummat Islam untuk menghapus citra Islam yang seolah-olah identik dengan keterbelakangan.”

Apa yang disampaikan oleh SBY diatas perlu dicermati lebih dalam lagi. Kenapa demikian? Sebab ada beberapa hal yang bias dan cenderung bertolak belakang dengan Islam itu sendiri. Pertama: Demokrasi. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam, baik secara global (garis besar) maupun secara rinci. Kontradiksi demokrasi dengan Islam tampak dalam sumber kemunculannya, akidah yang melahirkannya, asas yang mendasarinya, serta dalam berbagai ide dan aturan yang dihasilkannya.

Demokrasi merupakan kata dan istilah Barat yang digunakan untuk menunjukkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat dianggap sebagai penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan. Rakyat berhak mengatur sendiri urusannya serta melaksanakan dan menjalankan sendiri kehendaknya. Rakyat tidak bertanggung jawab pada kekuasaan siapa pun selain kepada dirinya sendiri. Rakyat berhak membuat sendiri peraturan dan undang-undang—karena mereka adalah pemilik kedaulatan—melalui para wakil mereka yang mereka pilih. Rakyat berhak pula menerapkan peraturan dan undang-undang yang telah mereka buat itu melalui tangan para penguasa dan hakim yang mereka pilih. Keduanya mengambil-alih kekuasaan dari rakyat karena rakyat adalah sumber kekuasaan. Setiap individu rakyat, sebagaimana individu lainnya, berhak menyelenggarakan pemerintahan negara, mengangkat penguasa, serta membuat peraturan dan undang-undang.

Selanjutnya, agar rakyat dapat menjadi penguasa bagi dirinya sendiri serta dapat melaksanakan kedaulatan dan menjalankan kehendaknya sendiri secara sempurna—baik dalam pembuatan undang-undang, peraturan hidup, maupun dalam pemilihan penguasa—tanpa disertai tekanan atau paksaan, maka berbagai kebebasan yang bersifat umum atau universal merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam sistem demokrasi. Kebebasan umum ini berlaku bagi setiap individu rakyat. Dengan begitu, rakyat akan dapat mewujudkan kedaulatannya, sekaligus merealisaikan dan menjalankan kehendaknya sendiri sebebas-bebasnya tanpa tekanan atau paksaan. Kebebasan individu yang bersifat umum ini tampak dalam empat aspek yaitu; (1) Kebebasan beragama, (2) Kebebasan berpendapat, (3) Kebebasan kepemilikan dan (4) Kebebasan berperilaku.

Demokrasi lahir dari akidah sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan, yang menjadi asas ideologi Kapitalisme. Akidah sekularisme merupakan jalan tengah yang tidak tegas. Akidah ini lahir karena pergolakan atau konflik yang terjadi di antara para raja dan kaisar di Eropa dan Rusia dengan para filosof dan pemikir. Saat itu, para raja dan kaisar telah memanfaatkan agama sebagai alat untuk mengeksploitasi, menzalimi, dan menghisap darah rakyat. Tindakan demikian lebih disebabkan karena adanya suatu anggapan bahwa raja dan kaisar adalah wakil Tuhan di muka bumi. Para raja dan kaisar lalu memanfaatkan para rohaniwan sebagai tunggangan untuk menzalimi rakyat. Akibatnya, berkobarlah pergolakan sengit antara para penguasa tersebut dengan rakyatnya sendiri. Pada saat itulah, para filosof dan pemikir bangkit. Sebagian dari mereka mengingkari keberadaan agama secara mutlak. Sebagian lagi mengakui keberadaan agama, tetapi memprasyaratkan adanya pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), yang pada gilirannya melahirkan pemisahan agama dari negara dan pemerintahan.

Memang benar bahwa dalam Islam ada syura atau musyawarah. Dalam banyak nash al-Quran diperintahkan untuk melakukan musyawarah. Rasul pun banyak melakukan musyawarah dengan para sahabat untuk menyelesaikan permaslahan yang dihadapinya. Dalam demokrasi pun ada ’musyawarah’. Bukan berarti, ketika dalam Islam ada musyawarah lantas dikatakan Islam itu demokrasi. Ini adalah pendapat keliru. Sebab antara demokrasi dan Islam sangatlah berbeda. Baik dari sisi ideologi maupun turunan-turunannya. Walhasil, Islam tidak sama dengan demokrasi. Islam merupakan sistem yang berasal dari wahyu Allah SWT dengan kedaulatan ada ditangan hukum syariat, sedangkan demokrasi merupakan sistem buatan manusia yang berasal dari manusia dan kedaulatan ada di tangan manusia. Karenanya, dalam frame tersebut pernyataan SBY ”Demokrasi dan kemodernan akan memberi ruang gerak yang semakin kondusif dengan diamalkannya ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat” menunjukkan ajaran Islam yang diomaksud hanyalah yang bersifat individual. Sementara, persoalan publik diserahkan kepada hukum manusia. Itulah demokrasi. Nampaklah, sekulerisme akan makin dikokohkan.

Kedua: Modern. Kalau yang diharapkan adalah kemajuan iptek, Islam sangat mendorong sekali. Sebab Islam anti keterbelakangan dan kebodohan. Namun jika yang dimaksud akhirnya mengkiblat/membebek kepada kebudayaan barat ini (westernisasi) adalah sebuah kekeliruan. Sebab, saat ini banyak orang latah bahwa orang dikatakan ’modern’ jika berperilaku dan bersikap seperti orang barat. Sebaliknya, disebut kuno jika tidak mengadopsi /demokrasi dan HAM’ atau tidak bergaya hidup seperti orang barat yaitu hedonis, permisif, materialis dan bebas (liberal). Jika modern dimaknai sebagai pembaratan seperti ini maka Islam ’menolak’ modernisasi.

Namun, jika yang dimaksud modern sekali lagi adalah kemajuan teknologi, sains, sarana dan prasarana penunjang hidup maka Islam tidak menolak modernisasi. Bila dirunut dalam sejarah, justru Islamlah yang mengajari Barat yang sekarang dianggap sebagai kiblat modernisasi, ketika mereka tengah hidup di abad kegelapan, menemukan dasar-dasar kehidupan modern. Melalui pengembangan sains dan teknologi yang berkembang pesat di masa kejayaan Islam, peradaban Islam telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan Barat.

Islam melalui syariatnya bukan akan menghentikan modernisasi, melainkan meletakkan modernisasi agar tetap dalam kerangka pengabdian kepada Allah. Bila modernisasi diartikan sebagai pengembangan madaniah, yakni produk-produk teknologi yang bersifat material guna peningkatan mutu, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam kehidupan manusia (baik dalam bidang komunikasi, transportasi, produksi, kesehatan, pendidikan, perumahan, makanan, pakaian dan sebagainya), Islam sama sekali tidak keberatan. Hal itu akan diteruskan, bahkan akan ditingkatan oleh Islam. Artinya, manusia boleh saja menggunakan semua perangkat hasil pengembangan sains dan teknologi. Hanya saja, pola kehidupannya baik dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, maupun masyarakat haruslah tetap dalam koridor syariat. Yang dikembangkan Islam bukanlah modernisasi yang memurukkan derajat manusia sebagaimana kini terlihat dalam kehidupan Barat, yang telah menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan-Nya.

Walhasil apa yang disampaikan oleh SBY tentang Islam, Demokrasi dan Modernisasi merupakan pencampuran haq dengan batil. Padahal, keduanya tidak boleh dan tidak dapat disatukan. Karenanya, hanya akan menuai kegagalan. Ingin berhasil? Jadikan syariat Islam sebagai solusi, terapkan sistem kekhalifahan, niscaya kita dapat meraih kemodernan yang beradab [LS].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: